APLIKASI SPHP MENYULITKAN PENGECER..! Bos Bulog Blak-blakan Biang Kerok Penyaluran Beras

Pena Insight

Jakarta, 16 Agustus 2025 – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan alasan di balik lambatnya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang belakangan menjadi sorotan publik.

Rizal menjelaskan, penyaluran SPHP mengikuti petunjuk teknis Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui jalur utama ke pengecer pasar dengan sistem aplikasi SPHP. Melalui aplikasi itu, setiap pengecer dapat memesan maksimal dua ton beras, sesuai kapasitas masing-masing.

Selain melalui pengecer pasar, Bulog juga menyalurkan beras SPHP lewat Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, koperasi kementerian/lembaga, koperasi TNI-Polri, hingga BUMN seperti PT Pos, ID FOOD, dan PTPN. Bulog bahkan menjajaki kerja sama distribusi dengan outlet Pegadaian.

Namun, kendala muncul karena sebagian besar pengecer pasar kesulitan menggunakan aplikasi tersebut. “Banyak dari mereka sudah sepuh, handphone-nya pun jadul, tidak mendukung aplikasi Android,” kata Rizal di Jakarta, Kamis (13/8).

Untuk mengatasi hambatan ini, Bulog melalui cabang dan gudang di daerah turun langsung membantu pengecer, termasuk menggelar operasi pasar dengan truk di wilayah yang harga berasnya melonjak.

Data Bulog menunjukkan, sepanjang Juli hingga Desember 2025, penyaluran SPHP ditargetkan mencapai 1,5 juta ton. Hingga saat ini realisasi distribusi tercatat 13.747 ton, dengan penyaluran terbesar di Sulawesi Selatan (1,8 juta kg), Jawa Timur (1,33 juta kg), dan Aceh (999 ribu kg).

Jika dihitung total dari semua jalur, penyaluran SPHP mencapai 16,74 juta kilogram dengan melibatkan 5.190 mitra. Penyerapan tertinggi berasal dari pengecer pasar rakyat (9,63 juta kg), disusul pemerintah daerah/Gerakan Pangan Murah (2,69 juta kg), outlet pangan binaan pemda (1,54 juta kg), dan outlet BUMN (528 ribu kg).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan meminta Bulog mempercepat distribusi langsung ke pasar. Menurutnya, penyaluran melalui bazar dinilai lambat, sementara pasar memiliki tata niaga beras yang lebih mapan. “Kalau bisa 10 ribu ton per hari, sehingga sebulan bisa 300 ribu ton,” tegas Zulhas.

Sementara itu, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menilai distribusi beras pemerintah sudah terlambat karena harga beras terlanjur naik sejak Juni. Ia menekankan pentingnya prinsip penyaluran tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, tepat cara, dan tepat harga, terutama saat produksi gabah menurun agar inflasi pangan terkendali.

Dengan berbagai hambatan di lapangan, Bulog kini dituntut mempercepat langkah distribusi agar target 1,3 juta ton SPHP pada tahun ini dapat tercapai, sekaligus menjaga stabilitas harga beras nasional.