APBN 2026 Disepakati, Ekonomi Indonesia Siap Tumbuh 5,8% Meski Diterpa Tarif AS 19%

Pena Insight

Jakarta, 25 Juli 2025 — Pemerintah dan DPR RI resmi menyepakati asumsi dasar makroekonomi dalam kerangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tetap optimistis di tengah tekanan global, termasuk efek dari tarif impor baru yang diberlakukan Amerika Serikat.

Dalam kesepakatan itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan sebesar 5,2% hingga 5,8%, menunjukkan kepercayaan bahwa fundamental perekonomian nasional masih kuat. Target inflasi dipatok pada rentang 1,5–3,5%, yang merefleksikan keyakinan pemerintah terhadap stabilitas harga dalam negeri di tengah dinamika global.

Kurs rupiah terhadap dolar AS disepakati dalam kisaran Rp 16.500–16.900, sementara tingkat suku bunga SBN 10 tahun berada pada kisaran 6,6–7,2%. Angka ini menunjukkan ekspektasi pasar keuangan yang tetap terjaga dan dukungan fiskal yang kredibel dari pemerintah.

Sektor energi juga menjadi fokus utama. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok di rentang USD 60–80 per barel, dengan lifting minyak bumi ditargetkan 605.000–620.000 barel per hari. Untuk lifting gas bumi, targetnya berada di kisaran 953.000–1.017.000 barel setara minyak per hari, mencerminkan optimisme pada stabilitas sektor energi nasional.

Postur fiskal RAPBN 2026 turut disepakati: pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,71%–12,31% terhadap PDB, sedangkan belanja negara sebesar 14,19%–14,83% dari PDB. Struktur ini menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan keberlanjutan pembiayaan jangka panjang.

Komponen pendapatan negara akan ditopang dari sektor perpajakan sebesar 10,08%–10,54%, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar 1,63%–1,7%, serta hibah 0,002%–0,003%. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak, terutama dari sektor-sektor potensial.

Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa seluruh asumsi makro RAPBN 2026 telah mengantisipasi dampak dari tarif 19% yang diberlakukan AS terhadap produk Indonesia. Penyesuaian ini disebut sebagai langkah realistis dan antisipatif terhadap perkembangan ekonomi global.

Menurut Febrio, perkiraan sebelumnya yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke 4,7% di 2025, kini dipastikan tidak akan terjadi. Dengan penguatan konsumsi, ekspor yang terdiversifikasi, dan dorongan investasi, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di atas 5% pada paruh kedua 2025.

Febrio juga menekankan bahwa kenaikan target penerimaan pajak bukan semata-mata menaikkan beban, tetapi lebih pada mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor unggulan. “Secara historis, sektor manufaktur adalah penopang besar penerimaan negara. Tapi kini, kami mendorong agar seluruh sektor, termasuk digital, pertanian, dan logistik, bisa ikut serta dalam pembiayaan pembangunan,” jelasnya.

Dengan asumsi makro yang dinilai realistis dan penuh perhitungan, RAPBN 2026 dirancang untuk menjadi instrumen fiskal yang adaptif, inklusif, dan produktif. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia terus menegaskan posisi sebagai negara berkembang yang tahan guncangan dan siap tumbuh berkelanjutan.