Anies Baswedan Hadiri Sidang Tom Lembong, Kritik Tajam atas Kriminalisasi Politik Mencuat

Pena Insight
Jakarta, 11 Juli 2025 — Kehadiran Anies Baswedan dalam sidang pembacaan pleidoi mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/7), memantik diskursus baru tentang kriminalisasi politik dan keberpihakan hukum. Dalam unggahan media sosialnya, Anies tak hanya menyampaikan dukungan moral, tetapi juga menyisipkan pesan politis soal pentingnya menjaga integritas hukum dari intervensi kekuasaan.

“Di ruangan itu, Tom mengalirkan argumen hukum, diiringi keteguhan hati, doa, dan solidaritas,” tulis Anies dalam akun Instagram-nya. Pernyataan ini dianggap oleh sejumlah pengamat sebagai isyarat bahwa persidangan Lembong tidak semata persoalan hukum, tetapi juga sarat muatan politik yang harus ditafsirkan dengan hati-hati.

Tom Lembong, mantan pejabat yang dikenal luas karena reformasi dagang dan sikap progresifnya, kini tengah menghadapi dakwaan terkait dugaan korupsi dalam skema perdagangan internasional pada masa jabatannya. Meski jaksa menyebut adanya pelanggaran administratif, banyak pihak menduga ada motif politik yang lebih dalam.

Anies, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi oposisi simbolik terhadap kekuasaan yang dinilai otoriter, menyebut bahwa keadilan bukan sekadar perkara pasal-pasal. “Keadilan adalah keberanian untuk tetap teguh di tengah ujian kebenaran,” tulisnya. Kalimat itu menegaskan bahwa perkara ini bukan hanya menyangkut hukum positif, melainkan pula dimensi moral dan politik bangsa.

Pakar hukum tata negara dari UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai kehadiran tokoh seperti Anies di ruang sidang menunjukkan bahwa kasus Lembong telah melewati ambang batas sebagai perkara biasa. “Ada pesan simbolik yang kuat, bahwa publik perlu mengawasi persidangan ini secara kritis,” ujarnya.

Sosok Ciska, istri Tom, juga menjadi sorotan. Dalam pleidoi yang dibacakan, Tom tampak tenang, sementara sang istri duduk di sisi dengan rosario di tangan—mewakili kekuatan spiritual di tengah badai hukum. Simbol ini menjadi viral dan menimbulkan simpati luas di media sosial.

Bukan hanya publik, sejumlah tokoh sipil dan aktivis hukum turut menggaungkan tagar #JusticeForTom dan #StopPoliticalPersecution sebagai bentuk solidaritas. Gelombang ini disebut sebagai awal dari resistensi sipil terhadap dugaan penyalahgunaan instrumen hukum untuk membungkam tokoh-tokoh progresif.

“Sejarah akan mencatat dengan cermat, siapa-siapa yang paling setia pada kebenaran,” ujar Anies dalam unggahannya, yang kini telah dibagikan ribuan kali di berbagai platform digital. Kalimat tersebut menggemakan wacana etika publik yang lebih dalam, melampaui jalur hukum formal.

Di tengah suhu politik yang memanas menjelang kontestasi kekuasaan 2029, kasus ini menjadi titik balik: apakah hukum benar-benar menjadi panglima, atau justru menjadi alat legitimasi dari permainan kekuasaan? Publik menunggu jawabannya, dan sejarah, seperti kata Anies, akan mencatat semuanya.