AHY Tegaskan Pemerintah Fokus Pemerataan Jalur Rel Nasional dan Masa Depan Proyek Kereta Cepat

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pembangunan transportasi berbasis rel ke depan tidak akan melulu fokus pada proyek kereta cepat saja. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pembangunan jalur rel di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu prioritas utama. 

Dalam konferensi pers yang digelar Selasa (21/10/2025), AHY menjawab pertanyaan wartawan mengenai arah kebijakan antara melanjutkan proyek super cepat seperti rute Jakarta-Surabaya atau lebih mengutamakan pemerataan pembangunan rel di daerah. Menurutnya, “di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan tapi kalau hanya fokus ke kereta cepat, tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah.”

AHY menjelaskan bahwa kendala pembiayaan dan utang menjadi tantangan nyata dalam mendorong proyek kereta cepat. Ia menyebutkan bahwa beberapa opsi masih dikaji, termasuk keterlibatan pemerintah, BUMN, dan pihak swasta. “Saya belum bisa menyampaikan secara definitif karena memang masih terus dikembangkan nanti saja pada saatnya kita akan jelaskan secara terbuka.” 

Lebih lanjut, AHY mempertegas bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator utama layanan kereta harus tetap sehat secara bisnis dan tidak hanya mengurusi kereta cepat. “KAI juga bertanggungjawab pada sektor perkeretaapian di seluruh Indonesia ribuan kilometer rel kereta api harus juga bisa kita, rel kereta api bisa berfungsi dengan baik dan penumpang harus tetap nyaman menggunakan kereta api.” 

Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, pemerintah akan memperkuat program reaktivasi jalur kereta api lama yang menghubungkan kota-kota kecil dan wilayah pelosok. AHY mengatakan, “sektor perkeretaapian bukan hanya soal kereta cepat, tetapi juga menyangkut konektivitas masyarakat lintas provinsi dan efisiensi logistik nasional.” 

Pada kesempatan yang sama, AHY menyinggung bahwa pengembangan kawasan terpadu di sekitar jalur rel (Transit-Oriented Development atau TOD) menjadi bagian penting dari strategi agar pembangunan rel tidak hanya menyambungkan titik awal dan akhir, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi di wilayah yang dilintasi. 

Menjawab pertanyaan tentang proyek kereta cepat rute Jakarta-Surabaya yang sebelumnya digadang menjadi terobosan konektivitas nasional, AHY menegaskan bahwa rencana tersebut tetap dipertimbangkan namun dengan syarat pembiayaan yang jelas dan efisiensi yang terukur. 

Ia menambahkan bahwa jika pemusatan pembangunan hanya pada jalur utama saja tanpa melihat efek ke produk-lokal dan pemerataan, maka hal itu akan “tidak sensitif terhadap kebutuhan pembangunan wilayah”. Oleh karena itu, dialog dengan pemerintah daerah, industri kereta nasional, dan pemangku kepentingan terus digalakkan. 

Pemerintah juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, pilihan alokasi dana harus menghitung aspek keadilan, pemerataan, dan nilai ekonomi jangka panjang. “Tanpa harus mengesampingkan, menempatkan kebutuhan pemerataan, keseimbangan dan juga keadilan pada akhirnya kita harus hitung dengan baik,” ucap AHY. 

Dari sisi industri, AHY mendorong penguatan industri perkeretaapian nasional. Ia mengatakan, “Kita tidak hanya ingin membeli sesuatu dari luar, tapi kita juga ingin menghidupkan industri perkeretaapian nasional, domestik. Kalau ada demand pasti ada supply dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi.” 

Lebih lanjut, AHY menyoroti bahwa kawasan-kawasan yang dilalui jalur rel harus mendapatkan manfaat melalui nilai tambah lahan, lokasi transit hub, dan pengembangan ekonomi lokal. “Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya rel kereta apinya, tapi kemudian tidak mendapatkan benefit yang lebih luas.” 

Dalam perencanaan jangka menengah, pemerintah akan mengevaluasi secara komprehensif semua opsi pembiayaan, termasuk kemungkinan takeover oleh BUMN atau kerjasama swasta, serta model bisnis yang lebih mandiri tanpa beban APBN langsung. AHY memastikan bahwa pembahasan tersebut bukan polemik antara pemerintah dan pihak swasta ataupun BUMN, tetapi sama-sama mencari solusi terbaik. 

Dalam konteks utang proyek kereta cepat yang masih menghantui, AHY menyebut bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final. Namun, opsi seperti penanganan prasarana oleh pemerintah atau mekanisme takeover tetap terbuka. “Saya tidak ingin menjadi polemik karena sama-sama kita ingin mencari solusi yang terbaik,” tuturnya. 

Selain itu, ia menekankan bahwa pengembangan rel dan kereta cepat harus berjalan selaras dengan pelayanan publik, kenyamanan penumpang, dan efektivitas logistik. Sehingga pembangunan bukan hanya megah dalam konstruksi tetapi juga bermanfaat secara nyata bagi pengguna rel dan masyarakat luas. 

Menteri juga mengingatkan bahwa peran pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota menjadi sangat penting dalam memberikan masukan, pengawasan, dan kontribusi nyata dalam pengembangan jalur-jalur rel yang melewati wilayahnya. “Karena pada akhirnya itu akan mengembangkan ekonomi di daerah yang dilewati oleh kereta tersebut.” 

Dengan demikian, fokus pemerintah ke depan diyakini akan berada pada dua arah utama: memperkuat konektivitas melalui proyek strategis seperti kereta cepat, serta memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur rel di seluruh wilayah Indonesia termasuk pengembangan jaringan rel konvensional, logistik rel, dan kawasan transit.