Sinergi Dua Jalur Reformasi Polri: Menjawab Kritik Tim Bentukan Kapolri

Jakarta – Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat menuai kritik dari sejumlah pihak. Kritik itu menyebut tim tersebut terlalu eksklusif karena tidak melibatkan masyarakat sipil.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menilai kritik tersebut lahir dari kesalahpahaman mengenai mandat, ruang lingkup, dan tujuan tim bentukan Kapolri.

“Tim ini tidak dapat disamakan dengan Tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden. Keduanya punya karakteristik, komposisi, dan sasaran berbeda,” ujar Haidar, Senin (22/9/2025) malam.

Ia menjelaskan, tim bentukan Kapolri bersifat internal, bertugas mengkaji, merancang, dan melaksanakan perubahan di tubuh Polri sesuai mandat konstitusi dan kebutuhan organisasi.

Fokus utama tim tersebut adalah mengevaluasi struktur kelembagaan, sistem manajemen, mekanisme pengawasan, hingga tata kelola sumber daya manusia di tubuh Polri.

“Dengan kata lain, tim ini bekerja dari dalam untuk menyiapkan kerangka teknokratis dan operasional reformasi Polri, sehingga pembenahan tidak berhenti di wacana,” ungkap Haidar.

Sementara itu, Tim Reformasi Polri bentukan Presiden memiliki pendekatan lebih luas karena melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, tokoh publik, hingga lembaga negara.

Mandatnya adalah memberikan masukan strategis dari luar institusi kepolisian, menjamin keterbukaan, serta memastikan reformasi berjalan sejalan dengan ekspektasi publik.

“Tim ini berfungsi sebagai penyeimbang dan pemberi perspektif eksternal agar tidak terjadi bias kepentingan internal yang dapat merusak tujuan reformasi,” jelas Haidar.

Dengan demikian, kedua tim tersebut bukanlah bentuk duplikasi. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi: tim internal menggarap aspek teknis-operasional, sementara tim Presiden mengawal aspek normatif, transparansi, dan akuntabilitas.

Haidar menilai kritik yang menyamakan keduanya sebagai langkah eksklusif justru dapat mereduksi esensi pembenahan Polri.

“Reformasi institusi sebesar Polri memang harus menggunakan dua jalur sekaligus: pembenahan internal yang sistematis dan partisipasi eksternal yang inklusif,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara kedua jalur reformasi itu penting agar transformasi Polri tidak sekadar menjadi slogan, tetapi menghasilkan perubahan nyata yang berdampak pada pelayanan publik.

Haidar mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam narasi penolakan. Sebaliknya, publik perlu ikut mengawal proses reformasi agar berjalan transparan dan kredibel.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar mengkritik, tapi memastikan kedua tim ini berjalan paralel, saling mengisi, dan berujung pada Polri yang lebih dipercaya rakyat,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik hanya bisa dibangun dengan kerja nyata, bukan retorika. Kolaborasi internal-eksternal menjadi kunci keberhasilan reformasi.

“Kepercayaan publik tidak lahir dari narasi, melainkan hasil nyata. Reformasi Polri harus simultan, konsisten, dan diawasi bersama,” pungkas Haidar.