Puan Maharani Minta Maaf, Akui DPR Gagal Serap Aspirasi dan Janji Berbenah Usai Demo Ricuh

Pena Insight

Jakarta, 31 Agustus 2025 — Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui bahwa parlemen belum sepenuhnya mampu menyerap aspirasi rakyat. Pernyataan itu disampaikan setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Jakarta dan sejumlah kota besar pada Jumat (29/8/2025).

“Atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan sempurna. Kami akan mengevaluasi, berbenah diri, dan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat dan lebih baik,” ujar Puan kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan usai ia mengunjungi rumah duka Affan Kurniawan, mahasiswa yang menjadi korban jiwa dalam aksi massa di Jakarta. Kehadiran Puan dinilai sebagai upaya meredakan ketegangan sekaligus memberi sinyal bahwa DPR siap membuka ruang dialog dengan masyarakat.

“Marilah kita membangun bangsa ini bersama-sama. Kita berdiskusi, mendengarkan masukan dari para tokoh bangsa, dan mencari langkah terbaik untuk ke depan,” tegas Puan.

Menanggapi polemik tunjangan anggota DPR yang memicu amarah publik, Puan memastikan bahwa skema tambahan itu hanya berlaku hingga Oktober 2025. Ia juga menegaskan perlunya kedisiplinan komunikasi dari seluruh anggota DPR agar tidak memperkeruh suasana.

“Semua harus menahan diri, jangan saling menyakiti. Kita harus saling menghormati dan menghargai,” ucapnya, sekaligus menyinggung pernyataan kontroversial Ahmad Sahroni yang kini sudah diturunkan jabatannya.

Gelombang unjuk rasa yang menekan DPR bermula dari kontroversi soal tunjangan dan fasilitas anggota dewan yang dianggap berlebihan di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya angka PHK. Kekecewaan publik pun memuncak hingga meluas ke berbagai kota, termasuk Bandung dan Surabaya.

Di Surabaya, aksi massa berujung ricuh di kawasan Tunjungan Plaza, sementara di Jakarta bentrokan berakhir tragis dengan tewasnya Affan Kurniawan. Peristiwa itu kian menambah sorotan tajam terhadap kinerja dan sensitivitas DPR.

Janji evaluasi yang dilontarkan Puan Maharani dipandang sebagai langkah awal untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun, masyarakat kini menunggu bukti nyata dari komitmen DPR dalam membenahi transparansi, akuntabilitas, dan kepekaan sosial lembaga legislatif.