Perpanjangan KRL ke Karawang Batal, Gubernur Jabar Siap Koordinasi dengan Kemenhub

KARAWANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara soal dibatalkannya rencana perpanjangan layanan KRL Commuter Line dari Cikarang ke Karawang. Ia menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mencari solusi terbaik.

Dedi menyampaikan pernyataannya usai memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur yang dihadiri 27 kepala daerah se-Jawa Barat di Kantor Bupati Karawang, Kamis (18/9/2025).

“Saya nanti koordinasilah dengan Kemenhub apa yang harus menjadi bahan atensi kami dan apa yang menjadi solusi yang harus dilakukan,” ujar Dedi di hadapan awak media.

Menurutnya, proyek perpanjangan KRL bukan menjadi beban APBD provinsi maupun kabupaten. Ia menegaskan pembiayaan elektrifikasi jalur dan operasional KRL berasal dari APBN dan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Itu kan kewenangan Kemenhub, bukan dari APBD provinsi atau kabupaten,” tegas Dedi.

Sebelumnya, Kemenhub melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar, memastikan perpanjangan layanan KRL Commuter Line hingga Karawang dibatalkan.

Menurut Arif, keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama tertundanya proyek tersebut. “Saat ini elektrifikasi baru sampai Cikarang. Untuk sampai Karawang, belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Pembatalan proyek ini menuai perhatian publik karena Karawang dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Jawa Barat yang menampung ratusan ribu pekerja dari berbagai daerah. Layanan KRL dinilai mampu menjadi solusi transportasi massal yang lebih efisien dibandingkan kendaraan pribadi atau bus.

Dengan batalnya perpanjangan jalur, masyarakat masih harus mengandalkan moda transportasi konvensional untuk menuju Cikarang sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

Dedi Mulyadi mengaku akan membawa aspirasi masyarakat Karawang ke pemerintah pusat. Ia menilai perpanjangan KRL akan mendukung konektivitas, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan produktivitas kawasan industri.

“Kami akan perjuangkan agar ini bisa masuk prioritas nasional. Karawang adalah salah satu penopang ekonomi Jawa Barat, sehingga akses transportasinya harus diperkuat,” ucapnya.

Selain menunggu keputusan Kemenhub, Pemprov Jabar juga tengah menyiapkan rencana alternatif berupa penguatan transportasi feeder, seperti bus rapid transit (BRT) dan angkutan perbatasan, untuk menghubungkan Karawang dengan Cikarang dan Bekasi.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi publik yang terjangkau dan efisien.

Dedi berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan kembali anggaran untuk elektrifikasi jalur Karawang dalam APBN mendatang.

“Kita semua tentu berharap proyek ini tidak berhenti di sini. Kalau bukan tahun ini, semoga bisa masuk prioritas tahun depan,” kata Dedi.

Ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk terus menyuarakan pentingnya konektivitas transportasi massal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat.