Papua Terima Alokasi APBN Rp12,5 Juta Per Kapita, Jawa Rp5,1 Juta. Pemerintah Pastikan Pemerataan Pembangunan

Pena Insight

Jakarta, 6 September 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah (TKD), setiap penduduk akan menerima manfaat langsung dalam bentuk alokasi per kapita.

Pemerintah menghitung rata-rata manfaat APBN per kapita berdasarkan wilayah. Penduduk Pulau Jawa akan mendapatkan Rp5,1 juta per orang, sementara wilayah Maluku–Papua memperoleh alokasi tertinggi sebesar Rp12,5 juta per kapita. Perbedaan angka tersebut, menurut Sri Mulyani, menjadi bagian dari kebijakan redistribusi fiskal untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Untuk Pulau Sumatera, rata-rata manfaat APBN yang diterima mencapai Rp6,5 juta per orang. Kalimantan berada di angka Rp8,5 juta per kapita, Sulawesi Rp7,3 juta, dan Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta. Angka ini menunjukkan adanya penyesuaian alokasi sesuai kebutuhan, jumlah penduduk, serta kondisi sosial-ekonomi masing-masing daerah.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja kementerian/lembaga dan TKD menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan. Belanja tersebut diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program sosial untuk mengurangi kemiskinan.

Selain itu, pemerintah menyiapkan TKD 2026 sebesar Rp650 triliun. Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai, operasional layanan dasar, serta mendukung keberlangsungan sekolah, puskesmas, dan fasilitas publik lainnya. Dengan demikian, manfaat APBN dapat langsung dirasakan masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Program prioritas nasional yang akan dibiayai dari alokasi ini antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Ketiga program tersebut menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.

Untuk Papua, alokasi Rp12,5 juta per kapita diproyeksikan dapat mempercepat pembangunan layanan pendidikan dan kesehatan, mengingat masih adanya kesenjangan dibanding wilayah barat Indonesia. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Papua dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, Pulau Jawa yang memperoleh Rp5,1 juta per kapita tetap menjadi prioritas pembangunan karena menampung lebih dari 50 persen total penduduk Indonesia. Fokus belanja diarahkan pada peningkatan transportasi publik, pengendalian polusi, serta penguatan kualitas pendidikan tinggi.

Sri Mulyani menekankan bahwa angka-angka tersebut bukanlah “bantuan langsung tunai” yang dibagikan ke masyarakat, melainkan bentuk perhitungan rata-rata manfaat APBN yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik. Dengan cara ini, seluruh warga negara dapat merasakan kehadiran negara melalui fasilitas dan layanan yang lebih baik.

Pemerintah juga menegaskan transparansi dalam pengelolaan APBN. Setiap alokasi dan realisasi belanja akan diawasi secara ketat, baik oleh lembaga internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebocoran anggaran serta memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke masyarakat.​​​​​​​

Selain pemerataan, kebijakan ini juga berfungsi sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya belanja negara yang merata, sektor usaha kecil dan menengah (UKM) hingga penyedia jasa lokal diproyeksikan akan mendapat manfaat tambahan.

Pemerintah menargetkan bahwa dengan strategi alokasi berbasis per kapita ini, pertumbuhan ekonomi nasional akan tetap terjaga di kisaran 5,3 hingga 5,5 persen pada tahun 2026. Sementara tingkat kemiskinan diharapkan turun secara signifikan, terutama di wilayah luar Jawa.

Dalam jangka panjang, Sri Mulyani berharap kebijakan APBN ini dapat memperkuat integrasi ekonomi nasional. Pemerataan pembangunan akan membuka peluang investasi, mempercepat mobilitas barang dan jasa, serta mengurangi kesenjangan infrastruktur.

Melalui APBN 2026, pemerintah menegaskan komitmennya bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan merata dari Sabang hingga Merauke. Dengan alokasi yang lebih adil, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.