BRICS Diminta Siapkan Sanksi ke Amerika Serikat, Venezuela Cari Dukungan China Hadapi Ancaman Invasi

Pena Insight

Jakarta, 26 Agustus 2025 – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali meningkat. Presiden Nicolás Maduro secara terbuka meminta dukungan China dalam menghadapi ancaman invasi militer AS di kawasan Amerika Latin. Situasi ini memunculkan seruan agar negara-negara BRICS segera mempersiapkan sanksi terhadap Washington jika agresi benar-benar terjadi.
Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, baru-baru ini menyinggung peran strategis China dalam menopang kedaulatan negaranya. Dalam penutupan “Kongres Pedagogis Pertama Guru Bolivarian”, Maduro bahkan memamerkan ponsel Huawei yang disebutnya sebagai hadiah langsung dari Presiden Xi Jinping. Gestur itu bukan sekadar simbol, melainkan penegasan bahwa Caracas semakin condong pada Beijing di tengah tekanan militer AS.

Venezuela menilai hubungan diplomatik dengan China sangat krusial, baik dalam aspek ekonomi, teknologi, maupun militer. Kehadiran Duta Besar China untuk Venezuela, Lan Hu, beberapa hari sebelumnya menegaskan bahwa Beijing menolak tindakan koersif sepihak dari AS. Dukungan China dipandang penting untuk memperkuat posisi Caracas menghadapi isolasi politik dan ekonomi global.

Washington melanjutkan kebijakan keras terhadap pemerintahan Maduro. Pentagon mengerahkan lebih dari 4.000 pasukan, kapal selam nuklir, jet pengintai, dan kapal perusak ke perairan Karibia. Narasi yang dibangun adalah operasi anti-narkotika, tetapi di Caracas, langkah ini dianggap persiapan invasi terselubung.

Sebagai bentuk perlawanan, Maduro mengumumkan pengerahan 4,5 juta milisi di seluruh negeri. Ia menegaskan, “tidak ada kekaisaran yang akan menyentuh tanah suci Venezuela.” Dalam retorika politiknya, Maduro menyamakan perjuangan rakyatnya dengan kisah Daud melawan Goliat—pesan simbolik bahwa negara kecil siap menghadapi kekuatan superpower.

Pengamat geopolitik global Joko Purwanto menilai bahwa jika AS benar-benar menginvasi Venezuela, BRICS harus bersatu menjatuhkan sanksi sebagai bentuk solidaritas. Menurutnya, inilah momentum bagi BRICS menunjukkan kapasitas nyata sebagai penyeimbang tatanan dunia multipolar. “Saatnya BRICS melatih solidaritas menghadapi imperialisme Amerika,” tegasnya di Jakarta.

Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Jika AS berhasil mengintervensi, dampaknya akan terasa pada rantai pasok energi global. Sebaliknya, keterlibatan China melalui jalur diplomasi maupun dukungan teknologi menandakan perubahan signifikan dalam konstelasi geopolitik Amerika Latin, yang selama ini dianggap “halaman belakang” Washington.
China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi militer. Beijing mendesak AS menghormati prinsip Piagam PBB dan kedaulatan Venezuela. Pernyataan ini memperlihatkan konsistensi China dalam memosisikan diri sebagai pelindung negara berkembang dari dominasi Barat.

Jika benar diterapkan, sanksi dari BRICS dapat menjadi pukulan ekonomi yang serius bagi AS. Dengan kekuatan pasar gabungan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, potensi embargo energi, perdagangan, dan finansial bisa mengganggu stabilitas ekonomi global. Namun, implementasinya memerlukan kesepakatan politik yang solid antaranggota BRICS.

Di dalam negeri, oposisi menuding Maduro menggunakan isu invasi untuk memperkuat legitimasi setelah pemilu yang hasilnya dipertanyakan. Sebagian komunitas internasional masih meragukan transparansi pemilu Venezuela, sehingga dukungan dari China dan BRICS dapat sekaligus berfungsi sebagai tameng diplomatik bagi rezim Maduro.

Krisis Venezuela menunjukkan bahwa rivalitas global AS–China kini semakin nyata di Amerika Latin. Jika BRICS benar-benar mengambil langkah sanksi, ini akan menjadi uji coba solidaritas ekonomi-politik terbesar sejak blok tersebut terbentuk. Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa adalah: apakah dunia siap menghadapi eskalasi baru perang dingin versi abad ke-21