Wakapolri Ungkap 419 Operasi Kepolisian, Konflik Sosial Turun 37,5 Persen

JAKARTA – Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat menegaskan Polri memperkuat kehadiran personel di wilayah rawan konflik untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Upaya tersebut dilakukan melalui operasi kepolisian, penguatan personel di tingkat kewilayahan, serta pendekatan humanis dan dialogis kepada masyarakat.

Wahyu mengatakan, kehadiran polisi diperlukan terutama di lokasi yang berpotensi memicu gangguan keamanan maupun konflik sosial. Menurutnya, personel kepolisian harus berada di tengah masyarakat untuk melakukan pencegahan sekaligus merespons persoalan yang muncul.

“Jadi memang pada hakikatnya Polri ini berada di tempat-tempat kerawanan. Jadi polisi itu memang harus hadir di setiap tempat-tempat yang potensi menimbulkan konflik,” kata Wahyu di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Ia menjelaskan, upaya menjaga stabilitas keamanan tersebut tercermin dari pelaksanaan 419 operasi kepolisian. Dari jumlah itu, sembilan operasi terpusat dilaksanakan di tingkat Mabes Polri, sedangkan 410 operasi lainnya digelar oleh jajaran Polda di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan operasi tersebut menjadi bagian dari langkah kepolisian untuk menjaga situasi kamtibmas di berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki potensi kerawanan dan konflik.

Berdasarkan data yang disampaikan Wahyu, jumlah peristiwa konflik sosial di Indonesia mengalami penurunan sebesar 37,5 persen. Sementara itu, jumlah korban akibat konflik sosial juga dilaporkan turun hingga 77,1 persen.

Meski demikian, upaya menjaga keamanan tetap membutuhkan kehadiran personel yang memadai, koordinasi dengan berbagai unsur, serta komunikasi yang baik dengan masyarakat di wilayah penugasan.

“Komitmen Polri adalah hadir melayani, mengamankan agenda bangsa, dan tanggap bencana bagi masyarakat,” ujar Wakapolri.

Polri Perkuat Bhabinkamtibmas di Tingkat Desa

Selain menggelar operasi kepolisian, Polri berupaya memperkuat pelayanan hingga tingkat desa dan kelurahan melalui optimalisasi peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Saat ini, terdapat 40.924 personel Bhabinkamtibmas yang bertugas di seluruh Indonesia. Namun, jumlah tersebut baru mencakup sekitar 55 persen dari total 83.762 desa di Indonesia, berdasarkan data yang disampaikan Wahyu.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penguatan struktur kepolisian di tingkat paling bawah. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, kata Wahyu, memiliki visi untuk meningkatkan kehadiran personel Bhabinkamtibmas agar pelayanan kepolisian lebih mudah dijangkau masyarakat.

Menurut Wahyu, keberadaan Bhabinkamtibmas memiliki peran penting karena personel tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah binaannya. Selain menjaga komunikasi, mereka diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.

Penguatan jumlah personel akan dilakukan secara bertahap, termasuk melalui pembukaan rekrutmen anggota Polri. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan personel di tingkat Polsek.

Wahyu menilai Polsek merupakan sentra pelayanan sekaligus ujung tombak Polri dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Karena itu, kecukupan personel menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar warga dapat mengakses bantuan kepolisian dengan lebih mudah.

“Sehingga, ketika itu semua pelayanan-pelayanan masyarakat di level terbawah ini terpenuhi, saya pikir masyarakat akan terlayani dengan baik. Jadi kalau mau cari polisi nggak sulit,” tutup Wakapolri.

Penguatan kehadiran polisi di wilayah rawan konflik dan tingkat desa diharapkan dapat mendukung pencegahan gangguan kamtibmas, mempercepat respons terhadap persoalan masyarakat, serta menjaga stabilitas keamanan di berbagai daerah.

Ke depan, efektivitas langkah tersebut tidak hanya ditentukan oleh jumlah operasi dan personel, tetapi juga oleh kemampuan kepolisian membangun komunikasi, melakukan pencegahan, dan memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.