Wakil Wali Kota Bekasi Dukung Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah dan Kejaksaan

Bekasi — Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kepala kejaksaan negeri dengan bupati/wali kota se-wilayah Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menilai, kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan.

“Penandatanganan MoU dan PKS ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memperkuat kolaborasi dengan kejaksaan, khususnya dalam bidang pencegahan dan penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi.

Ia menjelaskan, kerja sama ini memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendampingan dari kejaksaan, diharapkan pelaksanaan program di daerah dapat lebih tertib, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik langkah ini. Dengan adanya dukungan kejaksaan, kami semakin optimis dalam menjalankan pemerintahan yang profesional dan akuntabel,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat prinsip good governance serta menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur negara.

Ia juga berharap kerja sama tersebut dapat ditindaklanjuti dengan koordinasi yang berkelanjutan melalui pendampingan hukum, pelatihan, dan sosialisasi, agar semangat sinergi ini benar-benar terwujud di lapangan.

“Pemerintah Kota Bekasi siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bekasi serta seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berlandaskan hukum,” pungkasnya.