Rotasi Besar Kejagung 2026: 65 Kajari Dimutasi, Sinyal Keras Reformasi Penegakan Hukum Koruptor Kejang, Ini Daftar Namanya

Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali melakukan rotasi besar di jajaran Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Sebanyak 65 pejabat dimutasi dalam langkah yang disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja penegakan hukum di daerah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026, yang ditandatangani oleh Hendro Dewanto atas nama Jaksa Agung.

Rotasi Jadi Instrumen Evaluasi Kinerja

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi.

“Mutasi itu hal yang wajar. Ada promosi, pergeseran, dan penyesuaian kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Namun di balik itu, rotasi kali ini dinilai sebagai langkah evaluatif. Skala mutasi yang besar mengindikasikan adanya penataan ulang untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di berbagai daerah.

Sorotan: Pergantian Kajari Karo

Salah satu mutasi yang menjadi perhatian adalah pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Karo.

Danke Rajagukguk dipindahkan ke jabatan fungsional, sementara posisi tersebut kini diisi oleh Edmond Novvery Purba.

Pergantian ini terjadi setelah penanganan kasus yang melibatkan Amsal Sitepu menjadi sorotan publik.

Rotasi Strategis di Daerah

Rotasi juga menyasar sejumlah wilayah strategis. Salah satu yang menonjol adalah penunjukan Yadyn sebagai Kajari Jember.

Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat penanganan kasus-kasus strategis seperti korupsi dan tindak pidana khusus di daerah.

Daftar Lengkap 65 Kajari yang Dimutasi

Berikut daftar lengkap pejabat yang mendapat penugasan baru:

Sinyal Reformasi dan Harapan Publik

Rotasi ini dinilai sebagai bagian dari reformasi birokrasi di tubuh Kejaksaan. Langkah ini juga menjadi respons terhadap meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Kasus korupsi, pencucian uang, hingga perkara strategis lainnya menuntut aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas tinggi.

Mutasi 65 Kajari ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah strategis dalam memperkuat institusi penegakan hukum di Indonesia.

Dengan komposisi baru, publik berharap muncul perubahan nyata di lapangan—bukan hanya pergantian nama, tetapi juga peningkatan kualitas penegakan hukum yang lebih tegas, transparan, dan berkeadilan.