Pemkot Bekasi Terima Penghargaan UHC, Serahkan SPPT PBB-P2 Tahun 2026

Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan penyerahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 secara simbolis dalam rangkaian apel pagi gabungan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Senin (9/2/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menerima UHC Award kategori Madya dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, serta diserahkan oleh pembina apel didampingi Wakil Wali Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, penghargaan UHC menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran.

“Penghargaan ini telah diserahkan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan kepada Wakil Wali Kota sebagai perwakilan kepala daerah. Ini menegaskan komitmen kami untuk mempertahankan capaian UHC, meskipun terdapat tantangan dan tekanan anggaran. Pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas,” ujar Tri Adhianto.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bekasi juga terus melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar peserta UHC yang dibiayai oleh pemerintah daerah dapat diarahkan memanfaatkan layanan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memenuhi standar fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Bekasi.

Selain penyerahan penghargaan UHC, apel pagi gabungan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan simbolis SPPT PBB-P2 Tahun 2026 kepada camat, lurah, serta wajib pajak patuh. Penyerahan ini menjadi bentuk apresiasi atas capaian realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2025.

Pemerintah Kota Bekasi menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam memperkuat pelayanan publik serta mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.