Pemkab Bekasi Bentuk TP2D 2026, Asep Minta Program Pembangunan Diawasi Lebih Aktif

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi Tahun 2026. Tim ini ditugaskan untuk memantau pelaksanaan program pemerintah, menyerap aspirasi masyarakat, serta membantu mengatasi berbagai hambatan pembangunan di daerah.

Pembentukan sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) TP2D berlangsung di Aula KH. Noer Ali, Gedung Bupati, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (16/10/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja mengatakan, pembentukan TP2D bertujuan memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tim TP2D ini sengaja saya bentuk untuk mendampingi program-program pemerintah yang sedang berjalan. Anggotanya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, hingga unsur buruh,” ujar Asep di Cikarang Pusat, Jumat (16/10/2026).

Menurut Asep, keberadaan TP2D bukan dimaksudkan untuk menambah panjang rantai birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sebaliknya, tim tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan yang menghambat pelaksanaan program.

Ia meminta TP2D menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan secara aktif serta terukur. Tim juga diminta menyerap aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

“Laksanakan monitoring dan evaluasi secara aktif dan terukur. Jadilah telinga dan mata pemerintah dalam menyerap aspirasi serta pengaduan masyarakat,” tegasnya.

Asep menilai, pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program penting dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi di lapangan secara lebih cepat. Berbagai kendala yang muncul juga diharapkan dapat segera dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.

Selain itu, ia meminta kepala perangkat daerah menjadikan TP2D sebagai mitra strategis dalam mempercepat pembangunan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan pelaksanaan program sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.

Asep juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran daerah yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat. Setiap program yang dibiayai melalui APBD harus dilaksanakan secara terarah, efisien, dan akuntabel.

“Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus memberikan hasil optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, prinsip tersebut perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan. Penggunaan anggaran tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Keberadaan TP2D diharapkan dapat memperkuat fungsi pemantauan terhadap berbagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi. Masukan dari tim juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program apabila ditemukan kendala di lapangan.

Di sisi lain, keterlibatan unsur akademisi, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan buruh di dalam TP2D diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih beragam dalam melihat persoalan pembangunan.

Aspirasi masyarakat juga menjadi bagian penting dari fungsi TP2D. Pemerintah daerah berharap berbagai masukan dan pengaduan yang diterima dapat disampaikan melalui mekanisme koordinasi sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan perangkat daerah.

Asep berharap pembentukan TP2D tidak berhenti pada penyerahan SK, tetapi dilanjutkan dengan kerja nyata melalui pemantauan, evaluasi, dan penyampaian rekomendasi terhadap pelaksanaan pembangunan.

Melalui TP2D, Pemkab Bekasi menargetkan pengawasan pembangunan semakin optimal, respons terhadap aspirasi masyarakat semakin cepat, dan berbagai hambatan pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi.

Dengan kolaborasi antara TP2D dan perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap pelaksanaan program pembangunan pada 2026 semakin efektif dan mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.