Pakar Hukum Apresiasi Sinergi Kapolri dan Panglima TNI Berantas Narkoba dan Tambang Ilegal

JAKARTA – Pemerhati hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr. Edi Saputra Hasibuan, mengapresiasi pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan tersebut membahas penguatan upaya pemberantasan narkoba, pertambangan ilegal, serta kejahatan transnasional lainnya.

Menurut Edi, koordinasi antara TNI dan Polri memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan merugikan kepentingan nasional. Sinergi antarlembaga, kata dia, perlu diikuti langkah penegakan hukum yang konsisten sesuai tugas dan kewenangan masing-masing institusi.

“Kita mengapresiasi pertemuan ini. Sinergi TNI-Polri sangat penting untuk memberantas narkoba, tambang ilegal, dan kejahatan transnasional lainnya yang bisa mengganggu kamtibmas. Untuk menangani berbagai kejahatan, tentu dibutuhkan koordinasi yang kuat dan langkah penegakan hukum yang konsisten,” ujar Edi.

Edi diketahui merupakan dosen program pascasarjana dan pernah menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2012–2016. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI).

Sinergi TNI-Polri Dinilai Penting Berantas Kejahatan

Edi berharap pertemuan pimpinan kedua institusi tersebut tidak berhenti pada koordinasi, tetapi berlanjut dalam bentuk langkah konkret di lapangan. Menurutnya, kerja sama yang berkelanjutan diperlukan agar penanganan berbagai tindak kejahatan dapat berjalan lebih terarah.

Pemberantasan narkoba, misalnya, membutuhkan upaya penegakan hukum sekaligus koordinasi dalam menghadapi jaringan peredaran gelap yang dapat melintasi wilayah dan negara. Sementara itu, penanganan pertambangan ilegal memerlukan penindakan sesuai ketentuan hukum serta koordinasi dengan instansi yang berwenang di sektor pertambangan dan lingkungan hidup.

Adapun kejahatan transnasional dapat mencakup berbagai tindak pidana lintas negara yang memerlukan pertukaran informasi dan kerja sama antarlembaga sesuai dasar hukum yang berlaku.

Karena itu, Edi menilai koordinasi yang kuat dapat membantu memperkuat respons terhadap ancaman keamanan. Namun, pelaksanaan setiap tindakan tetap perlu memperhatikan pembagian kewenangan, prosedur hukum, dan akuntabilitas institusi.

Penegakan Hukum Harus Sesuai Kewenangan

Edi menegaskan pentingnya kekompakan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta memberantas kejahatan yang merugikan masyarakat. Ia berharap kerja sama kedua institusi dapat diterjemahkan menjadi upaya yang terukur dan berkelanjutan.

“Negara ini akan semakin kuat apabila Polri dan TNI secara bersama-sama kompak memberantas kejahatan narkoba, tambang ilegal, dan kejahatan transnasional lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegasnya.

Menurut Edi, konsistensi penegakan hukum menjadi salah satu unsur penting untuk mendukung upaya pemberantasan kejahatan. Koordinasi yang baik juga diharapkan dapat mendorong penanganan perkara secara efektif tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menambahkan, kerja sama yang solid antara TNI dan Polri diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.

Dengan koordinasi berkelanjutan dan penegakan hukum yang sesuai kewenangan, upaya pemberantasan narkoba, pertambangan ilegal, serta kejahatan transnasional diharapkan dapat berjalan lebih terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.