Kerugian Karhutla 2026 Tembus Rp167 Triliun, Bisa Membengkak Jadi Rp204 Triliun Hari Ini

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp167 triliun hingga pertengahan Oktober. Nilai tersebut bahkan berpotensi meningkat menjadi Rp204 triliun apabila pola kebakaran pada sisa musim ini mengikuti kondisi yang terjadi pada 2015 dan 2019.

Estimasi tersebut disampaikan pakar ekonomi makro, analis kebijakan, sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Teguh Yudo Wicaksono, Jumat (16/10/2026).

Teguh menegaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil kajian berbasis metode perhitungan yang mengacu pada studi Bank Dunia. Dengan demikian, nilai kerugian itu bukan angka resmi yang diterbitkan pemerintah.

“Estimasi itu merupakan hasil kajian yang menggunakan data dan metode perhitungan berbasis studi Bank Dunia, bukan angka resmi kerugian yang diterbitkan pemerintah,” kata Teguh.

Berdasarkan perhitungan tersebut, kerugian ekonomi sebesar Rp167 triliun setara dengan sekitar 0,65 persen dari produk domestik bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2026.

Sementara itu, apabila kerugian mencapai Rp204 triliun sepanjang musim kebakaran, nilainya diperkirakan setara dengan 0,79 persen PDB. Adapun rentang estimasi kerugian hingga pertengahan Oktober berada pada Rp136 triliun hingga Rp234 triliun.

Rentang yang cukup lebar tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian dalam memperkirakan dampak ekonomi karhutla. Besarnya kerugian akhir masih bergantung pada perkembangan luas kebakaran, karakteristik lahan yang terdampak, serta kondisi cuaca pada sisa musim kebakaran.

Mengacu Kerugian Karhutla 2015

Dalam kajiannya, Teguh menggunakan metode benefit transfer dengan mengacu pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2015 yang dilakukan Bank Dunia.

Pada tahun tersebut, nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp221,4 triliun dengan luas lahan terbakar sekitar 2,61 juta hektare. Nilai kerugian itu kemudian disesuaikan dengan perubahan tingkat harga hingga 2026.

Dari perhitungan tersebut, diperoleh estimasi kerugian sekitar Rp119,7 juta per hektare. Angka ini selanjutnya dikalikan dengan perkiraan luas kebakaran pada 2026 yang mencapai sekitar 1,39 juta hektare.

Perkiraan luas kebakaran tersebut disusun dengan memanfaatkan data satelit mengenai emisi karbon dan luas lahan terbakar, serta membandingkan pola musim kebakaran 2026 dengan kejadian pada 2015 dan 2019.

Meski demikian, data resmi luas lahan terbakar yang disebut tersedia dalam kajian tersebut baru mencapai 202.011 hektare hingga Juli 2026. Perbedaan antara data resmi dan proyeksi luas kebakaran menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan ketika membaca angka kerugian tersebut.

Karena itu, estimasi Rp167 triliun hingga pertengahan Oktober perlu dipahami sebagai hasil pemodelan ekonomi, bukan akumulasi kerugian yang seluruhnya telah terverifikasi melalui pencatatan resmi pemerintah.

Pertanian dan Kehutanan Menanggung Kerugian Besar

Dampak ekonomi karhutla tidak hanya berkaitan dengan luas lahan yang terbakar. Kerusakan ekosistem, hilangnya hasil produksi, gangguan kegiatan ekonomi, hingga dampak emisi karbon turut menjadi komponen dalam perhitungan kerugian.

Dalam kajian Teguh, sektor pertanian diperkirakan menjadi salah satu penyumbang kerugian terbesar, dengan nilai sekitar Rp50 triliun.

Sementara itu, kerugian sektor kehutanan diperkirakan mencapai Rp41 triliun. Nilai kerugian yang dikaitkan dengan emisi karbon juga diperkirakan sekitar Rp41 triliun, dengan menggunakan asumsi harga karbon sebesar 5 dolar AS per ton.

Komponen tersebut menggambarkan bahwa dampak karhutla dapat meluas ke berbagai sektor ekonomi. Kebakaran pada lahan pertanian, misalnya, berpotensi menghilangkan hasil panen dan mengganggu kegiatan produksi, sedangkan kebakaran hutan dapat merusak habitat serta mengurangi fungsi ekologis kawasan.

Selain kerusakan langsung, kabut asap juga berpotensi menghambat mobilitas masyarakat, mengganggu perjalanan, menekan aktivitas pariwisata, dan memengaruhi kegiatan usaha.

Teguh mengingatkan bahwa estimasi tersebut belum mencakup seluruh dampak yang mungkin muncul. Dampak kesehatan jangka panjang serta kerugian yang dialami negara tetangga, misalnya, belum dimasukkan ke dalam perhitungan tersebut.

Dengan demikian, nilai kerugian yang diproyeksikan masih memiliki kemungkinan berubah apabila tersedia data tambahan mengenai dampak ekonomi, kesehatan, sosial, dan lingkungan.

Jutaan Murid Terdampak, Kasus ISPA Jadi Perhatian

Selain kerugian ekonomi, karhutla juga menimbulkan gangguan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Salah satu dampaknya terlihat pada kegiatan pendidikan di daerah yang terdampak kabut asap.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kajian tersebut, sekitar 1,43 juta murid dilaporkan harus belajar dari rumah per 1 September 2026. Kebijakan itu mencerminkan gangguan terhadap kegiatan belajar tatap muka akibat kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Dampak kesehatan juga menjadi perhatian. Hingga 13 Oktober 2026, tercatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di daerah terdampak, berdasarkan data yang dirujuk dalam kajian tersebut.

Sementara itu, model Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) memperkirakan sekitar 1.700 kematian berkaitan dengan paparan asap pada Agustus 2026.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penilaian dampak karhutla tidak cukup hanya dilakukan melalui penghitungan kerusakan lahan dan kerugian produksi. Risiko terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari juga perlu diperhitungkan.

Meski demikian, angka kasus ISPA dan estimasi kematian perlu dibaca sesuai metodologi, cakupan wilayah, periode pengamatan, serta definisi yang digunakan oleh masing-masing sumber data.

Musim Kebakaran Belum Berakhir

Teguh mengingatkan bahwa musim kebakaran pada 2026 belum berakhir sehingga potensi penambahan kerugian masih perlu diwaspadai.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim hujan mulai tiba di berbagai wilayah Indonesia pada November hingga Desember 2026. Namun, waktu kedatangan musim hujan dapat berbeda antardaerah.

Selain perkembangan cuaca, proporsi lahan gambut yang terbakar juga belum diketahui secara pasti dalam kajian tersebut. Informasi ini penting karena karakteristik lahan yang terbakar dapat memengaruhi tingkat kerusakan lingkungan, durasi kebakaran, serta besarnya biaya pemulihan.

Apabila kebakaran berlanjut dan luas lahan terdampak bertambah, kerugian ekonomi berpotensi meningkat. Sebaliknya, perubahan kondisi cuaca dan upaya pengendalian kebakaran dapat memengaruhi realisasi dampak pada akhir musim.

Proyeksi kerugian hingga Rp204 triliun karena itu menjadi peringatan mengenai besarnya risiko ekonomi karhutla, sekaligus menunjukkan pentingnya data yang transparan, pengendalian kebakaran, dan pemulihan kawasan terdampak.