Ekonomi Indonesia 2026 Tetap Tangguh, Investasi Tembus Rp1.539 Triliun hingga September

JAKARTA — Pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tekanan inflasi di negara maju, arah suku bunga Amerika Serikat, volatilitas pasar keuangan, hingga dinamika perdagangan global menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi pembahasan dalam rapat terbatas ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/10/2026). Sejumlah pejabat ekonomi hadir menyampaikan perkembangan terbaru, mulai dari stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, pasar modal, hingga realisasi investasi.

Di tengah tekanan eksternal, pemerintah menilai perekonomian domestik masih relatif tangguh. Namun, sejumlah tantangan tetap harus diantisipasi, terutama menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan harga pangan, memastikan efektivitas belanja negara, serta memperkuat transparansi dan kepercayaan investor di pasar modal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah juga akan memperkuat kinerja ekspor nasional. Upaya tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk manufaktur, dengan mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dapat mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

“Jadi, ekspor kita akan pacu dari seluruh sektor, termasuk manufaktur. Sehingga, berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor nanti akan kita debottlenecking yang sudah diberikan penugasan oleh Bapak Presiden melalui Satgas,” ujar Airlangga.

Dari sisi fiskal, pemerintah memastikan belanja negara tetap memberikan dorongan terhadap perekonomian pada kuartal IV/2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan belanja APBN pada tiga bulan terakhir tahun ini mencapai sekitar Rp1.300 triliun, meningkat dibandingkan realisasi sekitar Rp1.200 triliun pada kuartal IV/2025.

Suahasil menegaskan efisiensi anggaran bukan berarti pemerintah melakukan pemangkasan belanja secara menyeluruh. Fokus utama pemerintah adalah memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan keluaran sesuai target, sekaligus menjaga program prioritas dan pelayanan publik tetap berjalan.

“Jadi, poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai (output) dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien,” kata Suahasil.

Pemerintah juga mempertahankan outlook defisit APBN sekitar 2,85 persen terhadap PDB. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara memberikan stimulus untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan kredibilitas pengelolaan fiskal.

Suahasil menilai kondisi ekonomi makro Indonesia masih resilien meski perekonomian global menghadapi tekanan. Amerika Serikat masih menghadapi inflasi yang tinggi, sementara ketidakpastian ekonomi di Eropa juga berpotensi memengaruhi perdagangan, arus modal, nilai tukar, dan kondisi pembiayaan domestik.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia juga mencermati perkembangan inflasi dan nilai tukar rupiah. Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan inflasi inti pada September 2026 berada di level 2,8 persen, sedangkan inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5 persen.

Tekanan inflasi pangan menjadi perhatian karena dapat memengaruhi daya beli masyarakat. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menjaga harga pangan agar kembali berada dalam koridor sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Ketidakpastian kebijakan suku bunga global juga menjadi tantangan bagi stabilitas nilai tukar. Destry mengatakan kondisi suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama atau higher for longer dapat memengaruhi pergerakan rupiah dan arus modal ke negara berkembang.

“Intinya, Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar,” kata Destry. BI menyiapkan berbagai instrumen stabilisasi, termasuk intervensi di pasar spot dan non-deliverable forward (NDF), serta insentif biaya lindung nilai atau hedging.

Di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melanjutkan reformasi untuk memperkuat transparansi, likuiditas, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran perdagangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut jumlah investor ritel pasar modal Indonesia telah mencapai 32,7 juta investor berdasarkan single investor identification (SID).

Di sektor investasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani melaporkan realisasi investasi Januari-September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, atau 75,4 persen dari target tahunan. Pada kuartal III/2026 saja, realisasi investasi mencapai Rp528,7 triliun dan menyerap 2.194.496 tenaga kerja.

Realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp761,4 triliun atau 49,5 persen dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp777,8 triliun atau 50,5 persen. Investasi di luar Jawa mencapai Rp779,4 triliun atau 50,6 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan investasi di Jawa sebesar Rp759,8 triliun.

Investasi hilirisasi juga terus menjadi salah satu penggerak utama. Sepanjang Januari-September 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp480 triliun, atau 31,2 persen dari total investasi, dan meningkat 11,3 persen. Sekitar Rp373,1 triliun atau 78 persen investasi hilirisasi tersebut berada di luar Jawa, dengan sektor mineral menjadi kontributor terbesar.

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dihitung sejak kuartal IV/2024 hingga kuartal III/2026, total realisasi investasi mencapai Rp3.923,2 triliun dan menyerap 5.485.944 tenaga kerja. Pemerintah menilai capaian tersebut menjadi modal penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, dengan tetap menghadapi tantangan berupa kepastian regulasi, produktivitas tenaga kerja, infrastruktur, serta penguatan industri hilir.

Pemerintah juga terus menyederhanakan proses perizinan untuk mengurangi ketidakpastian bagi investor. Sistem perizinan disebut telah terintegrasi dengan 28 kementerian dan badan. Rosan menegaskan kepastian waktu, prosedur, dan iklim investasi menjadi faktor penting untuk menjaga momentum masuknya modal ke Indonesia di tengah persaingan global.

“Karena yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian. Nah itu yang kita coba lakukan mengurangi ketidakpastian, baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi iklim investasi,” kata Rosan.